Tax Consulting
UMKM secara umum adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kategori penghasilan yang relatif kecil dari usahanya. Dalam PP No. 23 Tahun 2018 bahwa definisi UMKM adalah semua usaha yang memiliki klasifikasi penghasilan bruto atau omset yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU […]
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan aturan baru mengenai pembuatan bukti pemotongan /pemungutan unifikasi dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi. Aturan ini berlaku mulai masa pajak Januari 2022 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PER-23/PJ/2020. SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotong dan/atau […]
NFT (Non Fungible Token) adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang, yang dapat dimiliki dengan mata uang kripto. NFT dapat berupa seni, musik, video game dan lain sebagainya. Transaksi NFT akan tercatat dalam sebuah data pada sistem Blockchain, data tersebut akan berisi tentang hak cipta, harga dan histori kepemilikan aset NFT […]
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu bagian dari UU HPP. Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah secara resmi akan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah suatu program dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan […]