Tax Consulting
PPh Final UMKM 0,5% merupakan skema perhitungan sederhana, pajak dihitung berdasarkan peredaran bruto bukan dari keuntungan bersih, skema ini ditujukan untuk Wajib Pajak tertentu yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam 1 tahun pajak. Setelah kekosongan aturan selama 2 tahun untuk wajib pajak Orang Pribadi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), akhirnya pemerintah resmi […]
Indonesia menerapkan sistem single tarif dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif efektif 11%, namun sejak berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (01 April 2022), terdapat insentif yang diberlakukan untuk beberapa jenis usaha yang mendapat insentif dengan diperbolehkan untuk menggunakan PPN dengan besaran tertentu. Pasal 9A Undang-Undang PPN menyatakan bahwa PPN Besaran Tertentu merupakan […]
Perubahan sistem transaksi menyebabkan penyesuaian regulasi terhadap peraturan perpajakan, salah satunya mengenai pemungutan pajak e-commerce PPh Pasal 22 sebesar 0,5% yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2025. Penyesuaian ini untuk memberikan persamaan perlakuan untuk PPh UMKM yang menggunakan tarif 0,5% dan juga untuk memudahkan otoritas pajak untuk memaksimalkan penerimaan negara. Walaupun peraturan ini sudah berlaku, […]
Kegiatan judi online (Judol) di Indonesia berkembang secara masif dalam 5 tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2023 tercatat terjadi transaksi judi online di Indonesia sebesar Rp 307 Triliun, sedangkan jumlah transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai 168 juta transaksi. Tingginya angka ini menggambarkan masih masifnya praktik judi online di […]
Peningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024. Untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diberikan kebijakan tambahan berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan […]
KSO adalah Badan yang berbentuk pengaturan bersama antar anggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Anggota KSO adalah orang pribadi atau Badan termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan perjanjian kerja sama KSO. […]