Tax Consulting
Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b PMK-66/2022 dijelaskan bahwa: “atas bagian harga yang mendapat subsidi, pajak pertambahan nilai (PPN) dibayar oleh pemerintah dan atas bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi, pajak […]
Ditjen Pajak (DJP) telah mengatur 5 jenis Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu. Dalam PMK tersebut, pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu […]
Pemerintah secara resmi telah menerbitkan aturan untuk pajak kripto yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Mei 2022. Pemerintah menyatakan bahwa aset kripto bukanlah alat tukar yang sah, tetapi aset kripto merupakan komoditas, […]
Bersamaan dengan pemberlakuan versi terbaru aplikasi e-faktur 3.2 dan perubahan tarif PPN menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, Ditjen Pajak (DJP) resmi mengesahkan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Peraturan ini disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan dilapangan terkait dengan faktur pajak. Terkait dengan PER-03/PJ/2022 terdapat beberapa poin-poin perubahan yang diatur diantaranya […]
Global Taxation Global taxation adalah sistem yang mengenakan pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber, dan jenis penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Sistem global taxation merupakan sistem yang mengenakan penghasilan berdasarkan accretion concept, yaitu konsep yang menjumlahkan seluruh jenis penghasilan tanpa memandang sumbernya. Seluruh penghasilan, dari manapun asalnya, akan digabungkan menjadi […]
Pengertian kegiatan membangun sendiri (KMS) menurut PMK nomor 61 tahun 2022 adalah kegiatan membangun sendiri baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya sendiri. Hal ini bisa seperti bangunan berupa rumah, rumah toko (ruko), kantor dan sebagainya. Kriteria kegiatan membangun sendiri yang menjadi objek perpajakan masih sama, […]
Sebagai anggota yang tergabung dalam G20, Pemerintah Indonesia selalu tanggap dalam berbagai isu-isu global, termasuk isu-isu terkait dengan komitmen Indonesia terhadap negara-negara yang terbabung dalam G20 dalam rangka mencegah praktik Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba atau yang lebih dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dimana praktik-praktik BEPS ini telah menggerus jumlah […]
Pada September 2013 negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co—operation and Development) dan G20 bergabung untuk mengatasi adanya Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), proyek ini berawal dari belum efektifnya ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan anti penghindaran pajak, baik itu ketentuan domestic maupun ketentuan bilateral. […]