Tax Consulting
Kegiatan sewa-menyewa tidak terlepas dari pengenaan Pajak Penghasilan, dimana terbagi menjadi 2 kategori yaitu sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sedangkan sewa selain tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Pasal 23. Sewa bangunan termasuk apartemen biasanya tidak semata-mata hanya terdapat nilai sewa namun terdapat biaya lainnya seperti biaya […]
Demi mendukung suksenya pembangunan di Ibukota Nusantara, pemerintah memberikan banyak fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di Ibu Kota Nusantara berupa fasilitas: 1. pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri; 2. Pajak Penghasilan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center; 3. pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat […]
Sebagai calon pemimpin negara sudah semestinya calon presiden dan wakil presiden menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik, hal ini tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut : Namun demikian kewajiban untuk memiliki NPWP dan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak secara aturan tidak tercantum dalam […]
Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Natura Dan/Atau Kenikmatan Sebagai Objek […]
Tax planning yang dilakukan secara baik sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dimana hal tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan beban pembayaran pajak terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dengan otoritas pajak. Strategi umum tax planning sebagai berikut : – Penghematan Pajak […]
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tersedianya perumahan atau tempat tinggal layak huni yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah yaitu salah satunya untuk memiliki rumah yang selanjutnya disebut dengan rumah umum, masyarakat berpenghasilan rendah menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 411 adalah dengan […]