Tax Consulting
Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara membayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun […]
Berdasarkan UU HKPD pajak atas konsumsi bukan hanya PPN (11%) namun juga pajak daerah (10%). Namun, dalam hal ini dimungkinkan daerah membuat tarif lebih rendah (leveling tarif). Bagaimana memastikan bahwa dengan dualisme sistem dan tarif yang berbeda, kewajiban dan hak tetap bisa dipenuhi? Pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar negara memiliki peran yang […]
Pengenaan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis dimana pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut instansi pemungutnya. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penyelenggaraan pajak daerah merupakan wujud desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan hak […]
Desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia sejak tahun 2001 dengan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN yang meningkat sangat signifikan hingga mencapai 145,06% dibandingkan tahun 2000. Bersamaan dengan peningkatan dana transfer ke daerah, Pemerintah terus menerus melakukan upaya perbaikan implementasi desentralisasi fiskal yang ditetapkan dalam berbagai tingkatan regulasi. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa […]
Public Privat Partnership yang dilakukan pemerintah dalam bidang perpajakan khususnya digitalisasi kepatuhan pajak yaitu kerjasama antara DJP dan pihak swasta dalam sistem pelaporan perpajakan seperti online pajak.com, pajakku.com, spt.co.id dan lain-lain. Walaupun DJP sendiri sudah memiliki aplikasi pelaporan, namun terkadang masih mengalami kendala teknis seperti error saat maintenance dan error disaat batas akhir […]