Demi mendukung suksenya pembangunan di Ibukota Nusantara, pemerintah memberikan banyak fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di Ibu Kota Nusantara berupa fasilitas:

1. pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri;

2. Pajak Penghasilan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center;

3. pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan/atau kantor regional;

4. pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu;

5. pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu;

6. pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang bersifat nirlaba;

7. Pajak Penghasilan Pasal 2l ditanggung pemerintah dan bersifat final;

8. Pajak Penghasilan final Oo/o (nol persen) atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

9. pengurangan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.a. pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri;

        Pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang. Jangka waktu pemberian fasilitas 10-30 Tahun sejak dimulainya investasi.

 

 

Sumber :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023