Tax Consulting
Peacekanne.com – Jakarta, Indonesia terus melakukan segala upaya untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya dengan mengajukan diri menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan. Indonesia tengah menjalani proses penilaian atas kepatuhan terhadap penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan […]
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 21 Juni 2022 menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-17/PJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pembetulan atau Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, surat keterangan dapat dibetulkan atau dibatalkan jika harta bersih yang diungkapkan wajib pajak tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. […]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan […]
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu bagian dari UU HPP. Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah secara resmi akan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah suatu program dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan […]
Tax Treaty Indonesia dan Jerman Azas pemajakan antara Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan, Indonesia termasuk negara yang menganut azas Domisili dan azas sumber, sedangkan Jerman merupakan negara yang menggunakan azas Domisili. Kriteria yang digunakan untuk orang pribadi dalam menentukan resident atau Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): Indonesia: Bertempat tinggal di Indonesia Berada di Indonesia lebih […]
DOWNLOAD FILE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of Singapore, DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double […]
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibebaskan merupakan salah satu dari beberapa fasilitas pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, PPN dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya dapat diberikan untuk: 1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu […]