Tax Consulting
Kegiatan judi online (Judol) di Indonesia berkembang secara masif dalam 5 tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2023 tercatat terjadi transaksi judi online di Indonesia sebesar Rp 307 Triliun, sedangkan jumlah transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai 168 juta transaksi. Tingginya angka ini menggambarkan masih masifnya praktik judi online di […]
Peningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024. Untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diberikan kebijakan tambahan berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan […]
KSO adalah Badan yang berbentuk pengaturan bersama antar anggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Anggota KSO adalah orang pribadi atau Badan termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan perjanjian kerja sama KSO. […]
Tax Amnesty kembali diwacanakan dan diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana pengampunan pajak masuk ke dalam program RUU Prolegnas Tahun 2025 dan kemungkinan akan terealisasi pada Tahun 2025, dengan cut off kewajiban perpajakan Tahun 2024. Sampai dengan saat ini naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang masih dalam tahap pembuatan naskah akademik oleh Komisi XI DPR […]
Hard to tax biasanya dapat terjadi pada ekonomi formal maupun informal seperti underground economy, shadow economy, taxed sector maupun exempt sector. Sektor pertanian merupakan salah satu yang termasuk kedalam hard to tax atau barang yang sulit dipajaki dimana sektor ini memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara sehingga membutuhkan desain kebijakan yang […]
Harmonisasi peraturan pajak pusat dan daerah dilakukan secara bersineregi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak pusat dan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/kota selaku otoritas pajak daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah maupun Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sinergi ini dilakukan agar tidak terjadi timpang tindih antara peraturan pusat […]
Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara membayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun […]
Berdasarkan UU HKPD pajak atas konsumsi bukan hanya PPN (11%) namun juga pajak daerah (10%). Namun, dalam hal ini dimungkinkan daerah membuat tarif lebih rendah (leveling tarif). Bagaimana memastikan bahwa dengan dualisme sistem dan tarif yang berbeda, kewajiban dan hak tetap bisa dipenuhi? Pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar negara memiliki peran yang […]
Pengenaan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis dimana pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut instansi pemungutnya. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penyelenggaraan pajak daerah merupakan wujud desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan hak […]
Desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia sejak tahun 2001 dengan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN yang meningkat sangat signifikan hingga mencapai 145,06% dibandingkan tahun 2000. Bersamaan dengan peningkatan dana transfer ke daerah, Pemerintah terus menerus melakukan upaya perbaikan implementasi desentralisasi fiskal yang ditetapkan dalam berbagai tingkatan regulasi. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa […]