Tax Consulting
Sovereignty, ironically “a State can construe sovereignty so as to justify State conduct, whilst another State will refer to sovereignty to denounce the same act (Guntrip, 2016). Tax Sovereignty atau the taxing rights adalah kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perpajakan internasional, pengenaan pajak yang timbul dari transaksi internasional atau cross […]
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to make profits ‘disappear’ for tax purposes or to shift profits to locations where there is little or no real activity but the taxes are low, resulting in little or no overall corporate tax being […]
Kerja sama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan adalah Pengertian Kerja Sama Operasi Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-830/PJ.312/2005 tentang Permohonan Penegasan Pengenaan Pajak. Penggabungan dari dua badan atau lebih hingga proyek selesai, sehingga setelah proyek selesai maka kewajiban […]
Sebagai anggota yang tergabung dalam G20, Pemerintah Indonesia selalu tanggap dalam berbagai isu-isu global, termasuk isu-isu terkait dengan komitmen Indonesia terhadap negara-negara yang terbabung dalam G20 dalam rangka mencegah praktik Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba atau yang lebih dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), dimana praktik-praktik BEPS ini telah menggerus jumlah […]
Pada September 2013 negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co—operation and Development) dan G20 bergabung untuk mengatasi adanya Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), proyek ini berawal dari belum efektifnya ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan anti penghindaran pajak, baik itu ketentuan domestic maupun ketentuan bilateral. […]
Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam kelompok negara G-20, dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi topik yang sangat penting dalam perjanjian kerjasama antar negara. Perjanjian internasional di bidang Perpajakan mengatur tentang pertukaran informasi yang dilakukan diantara negara-negara yang bersepakat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan yang bertindak sebagai competent authority berwenang untuk melaksanakan […]
Perpajakan Internasional antara Indonesia dan Jerman diatur dengan ketentuan pajak berupa Undang-undang Pajak Domestik dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty. Undang-undang pajak domestik Indonesia adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Undang-undang Pajak Domestik Jerman adalah the Income Tax act (Einkommensteuergesetz). Ketentuan yang tidak diatur dalam tax treaty seperti kriteria […]
NFT (Non Fungible Token) adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang, yang dapat dimiliki dengan mata uang kripto. NFT dapat berupa seni, musik, video game dan lain sebagainya. Transaksi NFT akan tercatat dalam sebuah data pada sistem Blockchain, data tersebut akan berisi tentang hak cipta, harga dan histori kepemilikan aset NFT […]
Emisi Karbon menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan iklim (climate change) yang berdampak buruk pada lingkungan, kehidupan manusia dan bumi seperti banjir, badai, gelombang panas dan peristiwa-peritiwa yang terkait iklim lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencanangkan Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, hal ini tertuang dalam […]