Pada September 2013 negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co—operation and Development) dan G20 bergabung untuk mengatasi adanya Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), proyek ini berawal dari belum efektifnya ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan anti penghindaran pajak, baik itu ketentuan domestic maupun ketentuan bilateral. Karena itu negara-negara OECD dan G20 mengembangkan aksi untuk mengatasi BEPS, rencana aksi tersebut dirumuskan yang terdiriatas 15 Aksi, dimana bertujuan untuk memperkenalkan koherensi dalam aturan-aturan domestik yang berkaitan dengan transaksi lintas batas atau cross-border activities, substansi, dan meningkatkan transparansi serta kepastian.
Menurut OECD, BEPS mengacup ada pemanfaatan strategi perencanaan pajak (tax planning) oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan gaps dan mismatches dalam aturan-aturan pajak untuk menghindari membayar pajak. BEPS telah menyebabkan persoalan yang serius bagi penerimanaan pajak di seluruh negara. Negara-negara berkembang memiliki ketergantungan yang tinggi atas penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang artinya negara-negara berkembang tersebut sangat berdampak pada seluruh penerimaan pajaknya dari praktik BEPS ini. Praktik-praktik BEPS ini telah menggerus jumlah penerimaan PPh Badan di seluruh negara sebesar USD 100-240 miliar setiap tahunnya, yang mana setara dengan 4-10% dari penerimaan PPh Badan di seluruh negara (OECD, 2021).
Negara-negara OECD dan G20 juga bersepakat untuk bekerja sama dalam menitik beratkan kepada skema artifisial yang dilakukan dengan cara memisahkan keterhubungan (nexus) antara laba kena pajak dengan aktivitas yang dilakukan dalam memperoleh laba tersebut. Negara-negara yang sudah tergabung dalam inclusive/framework on BEPS sebanyak 141 negara sebagai berikut:
Sumber:
- OECD 2022
- OECD 2015