Tax Consulting
Peraturan ini adalah mengatur tentang pajak emas yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah dan mulai berlaku pada 1 Mei 2023, peraturan ini mengatur ulang tentang ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait. Dengan diberlakukannya peraturan ini yaitu PMK 48 Tahun 2023 pemerintah melalui Direktorat […]
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, Perseroan Publik sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 1 angka 22 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) […]
Berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain yang berlaku secara khusus (lex specialis) dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. […]
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak […]
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 21 Juni 2022 menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-17/PJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pembetulan atau Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih. Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, surat keterangan dapat dibetulkan atau dibatalkan jika harta bersih yang diungkapkan wajib pajak tak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. […]
Sovereignty, ironically “a State can construe sovereignty so as to justify State conduct, whilst another State will refer to sovereignty to denounce the same act (Guntrip, 2016). Tax Sovereignty atau the taxing rights adalah kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perpajakan internasional, pengenaan pajak yang timbul dari transaksi internasional atau cross […]
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penyelenggaraan teknologi finansial adalah pajak penghasilan dan juga pengenaan pajak pertambahan nilai dari kegiatan berbasis teknologi finansial yang ada di Indonesia. Saat ini pemerintah telah mengatur 2 jenis pajak untuk penyelenggara teknologi finansial (Fintech), yang meliputi pungutan PPh dan juga PPN. Berikut ini adalah 2 jenis […]
Bisnis penyewaan perkantoran di kota-kota besar termasuk yang tidak pernah sepi peminat, terutama untuk gedung-gedung yang berlokasi strategis dan desain yang menarik serta dilengkapi fasilitas modern tentu akan banyak diburu keberadaannya, apalagi jika gedung tersebut mudah diakses dan dilalui banyak moda transportasi. Namun, bisnis sewa gedung kantor pun ternyata juga dikenakan pajak, yaitu salah satunya […]
Indonesia dan China menganut sistem pajak yang sama yaitu world wide income dimana atas setiap penghasilan Wajib Pajak akan dikenakan pajak secara keseluruhan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia maupun di China terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Lapisan Penghasilan Kena […]
Kerja sama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan adalah Pengertian Kerja Sama Operasi Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-830/PJ.312/2005 tentang Permohonan Penegasan Pengenaan Pajak. Penggabungan dari dua badan atau lebih hingga proyek selesai, sehingga setelah proyek selesai maka kewajiban […]