Tax Consulting
Ditjen Pajak (DJP) telah mengatur 5 jenis Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan besaran tertentu. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan JKP Tertentu. Dalam PMK tersebut, pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu […]
Pemerintah secara resmi telah menerbitkan aturan untuk pajak kripto yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto. Aturan ini akan mulai berlaku pada 1 Mei 2022. Pemerintah menyatakan bahwa aset kripto bukanlah alat tukar yang sah, tetapi aset kripto merupakan komoditas, […]
Bersamaan dengan pemberlakuan versi terbaru aplikasi e-faktur 3.2 dan perubahan tarif PPN menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, Ditjen Pajak (DJP) resmi mengesahkan PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Peraturan ini disahkan untuk memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan permasalahan dilapangan terkait dengan faktur pajak. Terkait dengan PER-03/PJ/2022 terdapat beberapa poin-poin perubahan yang diatur diantaranya […]
Pengertian kegiatan membangun sendiri (KMS) menurut PMK nomor 61 tahun 2022 adalah kegiatan membangun sendiri baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama yang tidak dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya sendiri. Hal ini bisa seperti bangunan berupa rumah, rumah toko (ruko), kantor dan sebagainya. Kriteria kegiatan membangun sendiri yang menjadi objek perpajakan masih sama, […]
Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 007 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamandemen beberapa pasal mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka sembako yang sebelumnya merupakan barang yang tidak dikenakan PPN akan menjadi barang yang mendapat fasilitas dibebaskan. Apakah fasilitas dibebaskan akan menguntungkan wajib pajak atau malah sebaliknya, simak penjelasan di bawah ini. Dengan […]
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibebaskan merupakan salah satu dari beberapa fasilitas pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, PPN dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya dapat diberikan untuk: 1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu […]