Tax Consulting
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, dimana Kreditur adalah pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang, penerimaan pembayaran oleh Kreditur dari […]
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak […]
Dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU HPP nomor 7 tahun 2021, pemerintah memberikan kemudahan di bidang perpajakan dan juga berdampak kepada perekonomian melalui insentif terhadap jasa kena pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah […]
Infant industry maupun untuk pelaku usaha baru yang harus didukung agar dapat terus berkembang, dalam hal ini didukung dengan adanya Pasal 9 Ayat 2a UU PPN dimana bagi pengusaha yang belum melakukan penyerahan dapat mengkreditkan pajak masukannya dengan catatan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan, hal ini sangat baik bagi industri baru, namun adanya pasal 9 […]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan […]