Peacekanne.com – Jakarta, Indonesia terus melakukan segala upaya untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya dengan mengajukan diri menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan.
Indonesia tengah menjalani proses penilaian atas kepatuhan terhadap penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), atau dikenal dengan istilah Mutual Evaluation Review (MER) sejak 17 Juli yang lalu hingga 4 Agustus 2022, yang menjadi syarat untuk menjadi anggota penuh FATF.
FATF memiliki fungsi penting dalam pemberantasan ancaman integritas sistem keuangan internasional sehingga menjadi keanggotaan FATF menjadi hal yang krusial sebagai upaya TPPU dan TPPT.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa Indonesia merupakan satu-satunya negara G-20 yang belum tergabung menjadi anggota penuh FATF.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menjelaskan sejumlah keuntungan atau manfaat bagi Indonesia apabila berhasil menjadi anggota penuh FATF. Ia mengatakan, apabila menjadi anggota FATF maka bisa mendongkrak kredibilitas Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral antar negara maupun relasi bisnis.
“Kalau dilihat manfaat Indonesia FATF ini kan terkait dengan kredibilitas Indonesia, baik hubungan dalam konteks negara atau hubungan bisnis. Jadi dengan kredibilitas yang bagus, hubungan antar negara bagus, dan hubungan bisnis juga bagus hari ini dan kemudian,” ujar Suryo dalam acara Sharing Session : Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF yang dipantau secara daring.
Oleh karena itu, Suryo sangat berharap agar Indonesia bisa menjadi bagian dari anggota penuh FATF dengan melihat pemanfaatan yang tadi telah disampaikan, yakni memiliki kredibilitas melalui keanggotaan komunitas global yang transparan agar bisa meningkatkan perekonomian di dalam negeri.
“Harapannya kami yang pertama bahwa kita ingin menjadi anggota FATF. Melihat tadi dari pemanfaatan kita akan mendapatkan secara kenegaraan , kita akan diakui secara kredibilitas , transparansi kegiatan ekonomi segala macam , itu pasti akan menjadi harapan besar karena ujung-ujungnya ekonomi bangkit, Indonesia kuat, ekonomi maju dan pajaknya akan ikut ke belakang,” pungkasnya.
Sumber: ddtc.co.id & liputan6.com