Tax Consulting
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, Perseroan Publik sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 1 angka 22 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) […]
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, dimana Kreditur adalah pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang, penerimaan pembayaran oleh Kreditur dari […]
Berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain yang berlaku secara khusus (lex specialis) dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. […]
Hal penting dalam perencanaan pajak adalah memperoleh efesiensi pajak di masa kini dengan cara memilih alternatif-altenatif yang menguntungkan namun terhindar dari resiko dimasa yang akan datang. Skema pendanaan sangat penting ditinjau dari aspek perpajakannya dimana skema pendanaan yang tepat sangat berpengaruh dalam efisiensi pajak. Terdapat beberapa alternatif yang dipilih dalam melakukan pendanaan, dalam artikel […]
Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d UU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak […]
Perseroan perorangan adalah suatu Badan_hukum perorangan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang perseorangan dan memenuhi kriteria berdasarkan modal dan omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Modal Usaha Mikro < 1 Miliar, Kecil 1 s.d 5 Miliar, Menengah 5 s.d 10 Miliar, sedangkan Omset Usaha/Tahun Mikro < 2 Miliar, Kecil 2 s.d 15 Miliar, Menengah […]