Tax Consulting
Kegiatan judi online (Judol) di Indonesia berkembang secara masif dalam 5 tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2023 tercatat terjadi transaksi judi online di Indonesia sebesar Rp 307 Triliun, sedangkan jumlah transaksi judi online pada tahun 2023 mencapai 168 juta transaksi. Tingginya angka ini menggambarkan masih masifnya praktik judi online di […]
Peningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulasi daya beli masyarakat pada sektor perumahan telah diterapkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun pada tahun 2023 dan 2024. Untuk mengakselerasi peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diberikan kebijakan tambahan berupa insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan […]
KSO adalah Badan yang berbentuk pengaturan bersama antar anggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Anggota KSO adalah orang pribadi atau Badan termasuk bentuk usaha tetap yang melakukan perjanjian kerja sama KSO. […]
Tax Amnesty kembali diwacanakan dan diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana pengampunan pajak masuk ke dalam program RUU Prolegnas Tahun 2025 dan kemungkinan akan terealisasi pada Tahun 2025, dengan cut off kewajiban perpajakan Tahun 2024. Sampai dengan saat ini naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang masih dalam tahap pembuatan naskah akademik oleh Komisi XI DPR […]
Hard to tax biasanya dapat terjadi pada ekonomi formal maupun informal seperti underground economy, shadow economy, taxed sector maupun exempt sector. Sektor pertanian merupakan salah satu yang termasuk kedalam hard to tax atau barang yang sulit dipajaki dimana sektor ini memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara sehingga membutuhkan desain kebijakan yang […]
Harmonisasi peraturan pajak pusat dan daerah dilakukan secara bersineregi antara Direktorat Jenderal Pajak selaku otoritas pajak pusat dan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/kota selaku otoritas pajak daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah maupun Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sinergi ini dilakukan agar tidak terjadi timpang tindih antara peraturan pusat […]