PeaceKanne

  Tax Amnesty kembali diwacanakan dan diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dimana pengampunan pajak masuk ke dalam program RUU Prolegnas Tahun 2025 dan kemungkinan akan terealisasi pada Tahun 2025, dengan cut off kewajiban perpajakan Tahun 2024.  Sampai dengan saat ini naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang masih dalam tahap pembuatan naskah akademik oleh Komisi XI DPR […]

  Hard to tax biasanya dapat terjadi pada ekonomi formal maupun informal seperti underground economy, shadow economy, taxed sector maupun exempt sector. Sektor pertanian merupakan salah satu yang termasuk kedalam hard to tax atau barang yang sulit dipajaki dimana sektor ini memiliki peranan yang cukup besar bagi perekonomian suatu negara sehingga membutuhkan desain kebijakan yang […]

    Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara membayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai berbagai hak-hak Wajib Pajak. 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak      Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun […]

    Berdasarkan UU HKPD pajak atas konsumsi bukan hanya PPN (11%) namun juga pajak daerah (10%). Namun, dalam hal ini dimungkinkan daerah membuat tarif lebih rendah (leveling tarif). Bagaimana memastikan bahwa dengan dualisme sistem dan tarif yang berbeda, kewajiban dan hak tetap bisa dipenuhi?       Pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar negara memiliki peran yang […]

         Pengenaan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis dimana pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut instansi pemungutnya. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penyelenggaraan pajak daerah merupakan wujud desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan hak […]