Tax Consulting
Indonesia dianggap negara yang cukup menjalankan desentralisasi yang cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, namun pemerintah daerah juga belum diberikan kontrol secara penuh atas desentralisasi yang diberikan, hal tersebut dapat dilihat dari penentuan regulasi seperti tarif pajak, objek pajak, sanksi dan hal lainnya masih sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, namun […]
Emisi Karbon menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan iklim (climate change) yang berdampak buruk pada lingkungan, kehidupan manusia dan bumi seperti banjir, badai, gelombang panas dan peristiwa-peritiwa yang terkait iklim lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencanangkan Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, hal ini tertuang dalam […]
Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 007 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamandemen beberapa pasal mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka sembako yang sebelumnya merupakan barang yang tidak dikenakan PPN akan menjadi barang yang mendapat fasilitas dibebaskan. Apakah fasilitas dibebaskan akan menguntungkan wajib pajak atau malah sebaliknya, simak penjelasan di bawah ini. Dengan […]
Tax Treaty Indonesia dan Jerman Azas pemajakan antara Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan, Indonesia termasuk negara yang menganut azas Domisili dan azas sumber, sedangkan Jerman merupakan negara yang menggunakan azas Domisili. Kriteria yang digunakan untuk orang pribadi dalam menentukan resident atau Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): Indonesia: Bertempat tinggal di Indonesia Berada di Indonesia lebih […]
DOWNLOAD FILE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of Singapore, DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double […]
PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dibebaskan merupakan salah satu dari beberapa fasilitas pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) UU PPN, PPN dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya dapat diberikan untuk: 1. Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu […]