Tax Consulting
Pada September 2013 negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co—operation and Development) dan G20 bergabung untuk mengatasi adanya Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), proyek ini berawal dari belum efektifnya ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan anti penghindaran pajak, baik itu ketentuan domestic maupun ketentuan bilateral. […]
Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam kelompok negara G-20, dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi topik yang sangat penting dalam perjanjian kerjasama antar negara. Perjanjian internasional di bidang Perpajakan mengatur tentang pertukaran informasi yang dilakukan diantara negara-negara yang bersepakat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan yang bertindak sebagai competent authority berwenang untuk melaksanakan […]
Pajak Penghasilan Pasal 25, merupakan pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk memberikan keringanan & kemudahan bagi wajib pajak, karena sebenarnya wajib pajak memiliki kewajiban atau pajak terutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk […]
Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh Final) dari total peredaran bruto atau omset, sebagaimana diketahui bahwa konsep pengenaan PPh Final ini mengacu kepada konsep schedular taxation. PPh final atas jasa konstruksi awalnya diperkenalkan di Indonesia ketika mengalami krisis moneter di Tahun 1998 dimana pada waktu itu terdapat […]
Pemerintah Kembali memperpanjang sederet insentif pajak tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, namun pemberian insentif perpajakan kali ini dengan melakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif dengan mempertimbangkan bahwa masih terdapat sektor tertentu yang masih membutuhkan dukungan pemulihan. Berikut daftar insentif pajak tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh sektor usaha […]
Perpajakan Internasional antara Indonesia dan Jerman diatur dengan ketentuan pajak berupa Undang-undang Pajak Domestik dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty. Undang-undang pajak domestik Indonesia adalah Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan Undang-undang Pajak Domestik Jerman adalah the Income Tax act (Einkommensteuergesetz). Ketentuan yang tidak diatur dalam tax treaty seperti kriteria […]