Tax Consulting
Perseroan perorangan adalah suatu Badan_hukum perorangan yang didirikan oleh hanya 1 (satu) orang perseorangan dan memenuhi kriteria berdasarkan modal dan omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Modal Usaha Mikro < 1 Miliar, Kecil 1 s.d 5 Miliar, Menengah 5 s.d 10 Miliar, sedangkan Omset Usaha/Tahun Mikro < 2 Miliar, Kecil 2 s.d 15 Miliar, Menengah […]
Dalam UU PPN s.t.d.t.d UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu UU HPP nomor 7 tahun 2021, pemerintah memberikan kemudahan di bidang perpajakan dan juga berdampak kepada perekonomian melalui insentif terhadap jasa kena pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya di dalam daerah pabean atau pemanfaatannya dari luar daerah pabean di dalam daerah […]
Infant industry maupun untuk pelaku usaha baru yang harus didukung agar dapat terus berkembang, dalam hal ini didukung dengan adanya Pasal 9 Ayat 2a UU PPN dimana bagi pengusaha yang belum melakukan penyerahan dapat mengkreditkan pajak masukannya dengan catatan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan, hal ini sangat baik bagi industri baru, namun adanya pasal 9 […]
Konsep permanent establishment (PE) atau bentuk usaha tetap (BUT) memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai pada tahun 1927 di tingkat multilateral, yang disebut dengan draft League of Nations, sampai pada tahun 1963 yang disebut dengan draft Double Taxation Convention on Income and on Capital dan yaitu pada tahun 1977 menjadi the OECD Model Double […]
Peacekanne.com – Jakarta, Indonesia terus melakukan segala upaya untuk memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Salah satunya dengan mengajukan diri menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan. Indonesia tengah menjalani proses penilaian atas kepatuhan terhadap penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan […]
Barbershop merupakan bisnis yang sedang meroket pada saat ini. Barbershop bukan merupakan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN, sehingga barbershop merupakan jasa kena pajak (JKP). Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan omzet lebih dari Rp4,8 Miliar wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha kena pajak wajib […]