Tax Consulting
Tax planning yang dilakukan secara baik sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dimana hal tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan beban pembayaran pajak terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dengan otoritas pajak. Strategi umum tax planning sebagai berikut : – Penghematan Pajak […]
Pemerintah dalam rangka mewujudkan tersedianya perumahan atau tempat tinggal layak huni yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah yaitu salah satunya untuk memiliki rumah yang selanjutnya disebut dengan rumah umum, masyarakat berpenghasilan rendah menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 411 adalah dengan […]
Peraturan ini adalah mengatur tentang pajak emas yang baru saja dikeluarkan oleh pemerintah dan mulai berlaku pada 1 Mei 2023, peraturan ini mengatur ulang tentang ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait. Dengan diberlakukannya peraturan ini yaitu PMK 48 Tahun 2023 pemerintah melalui Direktorat […]
Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, Perseroan Publik sebagaimana dimaksud dengan dalam Pasal 1 angka 22 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) […]
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan adalah pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan, dimana Kreditur adalah pihak yang berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang, penerimaan pembayaran oleh Kreditur dari […]
Berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain yang berlaku secara khusus (lex specialis) dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. […]