Tax planning yang dilakukan secara baik sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dimana hal tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan beban pembayaran pajak terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dengan otoritas pajak.

Strategi umum tax planning sebagai berikut :

– Penghematan Pajak

Upaya efisiensi beban pembayaran pajak melalui pemilihan alternative ketentuan perpajakan dengan tarif yang lebih rendah.

– Penghindaran Pajak

Upaya efisiensi beban pembayaran pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku.

– Penghindaran Sanksi Pajak

Upaya dalam memanfaatkan peraturan pajak yang berlaku guna menghindari timbulnya sanksi baik administrasi maupun pidana.

– Penundaan Pembayaran Pajak

Upaya menunda pembayaran kewajiban pajak, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

– Optimalisasi Kredit Pajak.

Upaya dalam melalukan optimalisasi pembayaran pajak dengan memanfaatkan kredit pajak.

 

         Konsep Tax Planning sendiri terdiri dari 2 skema yaitu tax avoidance dan tax evasion dimana hal yang sangat perlu dicermati jangan sampai salah untuk melakukan tax planning. Berikut ini perbedaan tax avoidance dan tax evasion :

– Tax Avoidance merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan atau loopholes ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, upaya tax avoidance tidak melanggar ketentuan perpajakan (legal).

– Tax Avasion yaitu skema memperkecil beban pembayaran pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal), seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

         Dari pengertian tersebut yang boleh dilakukan wajib pajak seharusnya tax avoidance karena bersifat legal, hal ini juga seiring dengan konsep tax managemen yang baik agar wajib pajak terhindar dari resiko yang besar baik kini dan dimasa mendatang.

 

Sumber :

Robbins & Coulter (2012)

The Asprey Committee Australia