PeaceKanne

    Berdasarkan UU HKPD pajak atas konsumsi bukan hanya PPN (11%) namun juga pajak daerah (10%). Namun, dalam hal ini dimungkinkan daerah membuat tarif lebih rendah (leveling tarif). Bagaimana memastikan bahwa dengan dualisme sistem dan tarif yang berbeda, kewajiban dan hak tetap bisa dipenuhi?       Pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar negara memiliki peran yang […]

         Pengenaan pajak di Indonesia terdiri dari beberapa jenis dimana pengelompokan pajak dapat dibedakan menurut instansi pemungutnya. Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Penyelenggaraan pajak daerah merupakan wujud desentralisasi yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola daerah secara mandiri. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan hak […]

         Desentralisasi fiskal dimulai di Indonesia sejak tahun 2001 dengan pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN yang meningkat sangat signifikan hingga mencapai 145,06% dibandingkan tahun 2000. Bersamaan dengan peningkatan dana transfer ke daerah, Pemerintah terus menerus melakukan upaya perbaikan implementasi desentralisasi fiskal yang ditetapkan dalam berbagai tingkatan regulasi. Hasil evaluasi mengindikasikan bahwa […]

      Public Privat Partnership yang dilakukan pemerintah dalam bidang perpajakan khususnya digitalisasi kepatuhan pajak yaitu kerjasama antara DJP dan pihak swasta dalam sistem pelaporan perpajakan seperti online pajak.com,  pajakku.com, spt.co.id dan lain-lain. Walaupun DJP sendiri sudah memiliki aplikasi pelaporan, namun terkadang masih mengalami kendala teknis seperti error saat maintenance dan error disaat batas akhir […]

           Kegiatan sewa-menyewa tidak terlepas dari pengenaan Pajak Penghasilan, dimana terbagi menjadi 2 kategori yaitu sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 sedangkan sewa selain tanah dan atau bangunan dikenakan PPh Pasal 23. Sewa bangunan termasuk apartemen biasanya tidak semata-mata hanya terdapat nilai sewa namun terdapat biaya lainnya seperti biaya […]

          Demi mendukung suksenya pembangunan di Ibukota Nusantara, pemerintah memberikan banyak fasilitas Pajak Penghasilan yang diberikan di Ibu Kota Nusantara berupa fasilitas: 1. pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri; 2. Pajak Penghasilan atas kegiatan sektor keuangan di Financial Center; 3. pengurangan Pajak Penghasilan badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat […]

     Sebagai calon pemimpin negara sudah semestinya calon presiden dan wakil presiden menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik, hal ini tertuang dalam Pasal 169 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai berikut :             Namun demikian kewajiban untuk memiliki NPWP dan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak secara aturan tidak tercantum dalam […]

            Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan atau penggantian dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Natura Dan/Atau Kenikmatan Sebagai Objek […]

      Tax planning yang dilakukan secara baik sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dimana hal tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan beban pembayaran pajak terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan sengketa antara subjek pajak dengan otoritas pajak. Strategi umum tax planning sebagai berikut : – Penghematan Pajak […]