Tax Consulting
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to make profits ‘disappear’ for tax purposes or to shift profits to locations where there is little or no real activity but the taxes are low, resulting in little or no overall corporate tax being […]
Pada September 2013 negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Co—operation and Development) dan G20 bergabung untuk mengatasi adanya Proyek Anti Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (Base Erosion and Profit Shifting/BEPS), proyek ini berawal dari belum efektifnya ketentuan-ketentuan yang ada terkait dengan anti penghindaran pajak, baik itu ketentuan domestic maupun ketentuan bilateral. […]
Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam kelompok negara G-20, dimana transparansi dan keterbukaan informasi menjadi topik yang sangat penting dalam perjanjian kerjasama antar negara. Perjanjian internasional di bidang Perpajakan mengatur tentang pertukaran informasi yang dilakukan diantara negara-negara yang bersepakat. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan yang bertindak sebagai competent authority berwenang untuk melaksanakan […]
Pemerintah Kembali memperpanjang sederet insentif pajak tahun 2022. Hal ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, namun pemberian insentif perpajakan kali ini dengan melakukan penyesuaian jenis dan kriteria penerima insentif dengan mempertimbangkan bahwa masih terdapat sektor tertentu yang masih membutuhkan dukungan pemulihan. Berikut daftar insentif pajak tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh sektor usaha […]
UMKM secara umum adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan kategori penghasilan yang relatif kecil dari usahanya. Dalam PP No. 23 Tahun 2018 bahwa definisi UMKM adalah semua usaha yang memiliki klasifikasi penghasilan bruto atau omset yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU […]
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan aturan baru mengenai pembuatan bukti pemotongan /pemungutan unifikasi dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) unifikasi. Aturan ini berlaku mulai masa pajak Januari 2022 yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu PER-23/PJ/2020. SPT Masa PPh unifikasi adalah SPT yang digunakan oleh pemotong/pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotong dan/atau […]
NFT (Non Fungible Token) adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang, yang dapat dimiliki dengan mata uang kripto. NFT dapat berupa seni, musik, video game dan lain sebagainya. Transaksi NFT akan tercatat dalam sebuah data pada sistem Blockchain, data tersebut akan berisi tentang hak cipta, harga dan histori kepemilikan aset NFT […]
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu bagian dari UU HPP. Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah secara resmi akan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah suatu program dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan […]
Indonesia dianggap negara yang cukup menjalankan desentralisasi yang cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, namun pemerintah daerah juga belum diberikan kontrol secara penuh atas desentralisasi yang diberikan, hal tersebut dapat dilihat dari penentuan regulasi seperti tarif pajak, objek pajak, sanksi dan hal lainnya masih sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, namun […]
Emisi Karbon menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan iklim (climate change) yang berdampak buruk pada lingkungan, kehidupan manusia dan bumi seperti banjir, badai, gelombang panas dan peristiwa-peritiwa yang terkait iklim lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencanangkan Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, hal ini tertuang dalam […]