Tax Consulting
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) is tax planning strategies that exploit gaps and mismatches in tax rules to make profits ‘disappear’ for tax purposes or to shift profits to locations where there is little or no real activity but the taxes are low, resulting in little or no overall corporate tax being […]
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penyelenggaraan teknologi finansial adalah pajak penghasilan dan juga pengenaan pajak pertambahan nilai dari kegiatan berbasis teknologi finansial yang ada di Indonesia. Saat ini pemerintah telah mengatur 2 jenis pajak untuk penyelenggara teknologi finansial (Fintech), yang meliputi pungutan PPh dan juga PPN. Berikut ini adalah 2 jenis […]
Bisnis penyewaan perkantoran di kota-kota besar termasuk yang tidak pernah sepi peminat, terutama untuk gedung-gedung yang berlokasi strategis dan desain yang menarik serta dilengkapi fasilitas modern tentu akan banyak diburu keberadaannya, apalagi jika gedung tersebut mudah diakses dan dilalui banyak moda transportasi. Namun, bisnis sewa gedung kantor pun ternyata juga dikenakan pajak, yaitu salah satunya […]
Indonesia dan China menganut sistem pajak yang sama yaitu world wide income dimana atas setiap penghasilan Wajib Pajak akan dikenakan pajak secara keseluruhan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak di Indonesia maupun di China terlebih dahulu dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Lapisan Penghasilan Kena […]
Kerja sama operasi dua badan atau lebih yang sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut selesai dikerjakan adalah Pengertian Kerja Sama Operasi Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-830/PJ.312/2005 tentang Permohonan Penegasan Pengenaan Pajak. Penggabungan dari dua badan atau lebih hingga proyek selesai, sehingga setelah proyek selesai maka kewajiban […]
Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b PMK-66/2022 dijelaskan bahwa: “atas bagian harga yang mendapat subsidi, pajak pertambahan nilai (PPN) dibayar oleh pemerintah dan atas bagian harga yang tidak mendapatkan subsidi, pajak […]