Tax Consulting
NFT (Non Fungible Token) adalah aset digital yang bisa digunakan sebagai bukti kepemilikan barang, yang dapat dimiliki dengan mata uang kripto. NFT dapat berupa seni, musik, video game dan lain sebagainya. Transaksi NFT akan tercatat dalam sebuah data pada sistem Blockchain, data tersebut akan berisi tentang hak cipta, harga dan histori kepemilikan aset NFT […]
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan salah satu bagian dari UU HPP. Dengan diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah secara resmi akan melaksanakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah suatu program dari pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan […]
Indonesia dianggap negara yang cukup menjalankan desentralisasi yang cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, namun pemerintah daerah juga belum diberikan kontrol secara penuh atas desentralisasi yang diberikan, hal tersebut dapat dilihat dari penentuan regulasi seperti tarif pajak, objek pajak, sanksi dan hal lainnya masih sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat, namun […]
Emisi Karbon menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam perubahan iklim (climate change) yang berdampak buruk pada lingkungan, kehidupan manusia dan bumi seperti banjir, badai, gelombang panas dan peristiwa-peritiwa yang terkait iklim lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mencanangkan Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim, hal ini tertuang dalam […]
Dalam Ketentuan Undang-Undang No. 007 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengamandemen beberapa pasal mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka sembako yang sebelumnya merupakan barang yang tidak dikenakan PPN akan menjadi barang yang mendapat fasilitas dibebaskan. Apakah fasilitas dibebaskan akan menguntungkan wajib pajak atau malah sebaliknya, simak penjelasan di bawah ini. Dengan […]
Tax Treaty Indonesia dan Jerman Azas pemajakan antara Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan, Indonesia termasuk negara yang menganut azas Domisili dan azas sumber, sedangkan Jerman merupakan negara yang menggunakan azas Domisili. Kriteria yang digunakan untuk orang pribadi dalam menentukan resident atau Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN): Indonesia: Bertempat tinggal di Indonesia Berada di Indonesia lebih […]